Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat
kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan
perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki
iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure
Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu
ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang
salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah.
Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan
beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil
diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini
berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan
disana-sini. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh
sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan
Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam
negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat,
setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan
miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan
Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan
karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector
riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga
kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu,
birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi
belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi,
di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di
lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian
Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita
perhatian adalah inflasi.Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada
single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009.
Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan
pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar
diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005,
menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah
lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas
dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB. Imbas dari
pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang
memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu
saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun ke dua masa
jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui
langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia
sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS
14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS
4,0-4,5 triliun.
Pemerintah
khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1. BI rate
2. Nilai tukar
3. Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas
dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan
pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh
pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.Hampir tujuh tahun
sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula
perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya.
Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia
sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia
yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).Krisis global
yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian
Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang
berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar
4,5% pada tahun 2009.Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia
internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan
tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil
menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun
ini IHSG akan mampu menembus level 4000.Indonesia saat ini menjadi ekonomi
nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami
sangat optimistis karena IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan
Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah
acara.
SUMBER :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar